Tanjung Balai – Respons Polda Sulsel Suasana di Mapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) terasa lebih tegang dari biasanya setelah kabar gugatan senilai Rp800 miliar mencuat ke publik.
Peristiwa tragis itu terjadi di Kota Makassar, ketika mahasiswa dan kelompok sipil lainnya menggelar demo menuntut kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga : Langkah Terukur Hasilkan Dua Emas dan Dua Perunggu dari GOR Medan
Aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi kericuhan, yang berujung pada bentrok antara massa dan aparat keamanan.
Dalam bentrok itu, dua orang demonstran tewas, puluhan lainnya luka-luka, baik dari pihak pendemo maupun kepolisian.
Peristiwa ini memicu gelombang kritik dari publik, terutama karena penggunaan gas air mata dan dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat.
Keluarga korban tidak tinggal diam. Mereka menunjuk tim hukum untuk menggugat Polda Sulsel secara perdata atas dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.
Gugatan senilai Rp800 miliar itu disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan material atas peristiwa yang dinilai bisa dicegah.
Polda Sulsel pun akhirnya memberikan respons resmi atas kabar gugatan tersebut.
Kabid Humas Polda Sulsel menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menghormati proses hukum. Kami akan kooperatif dan siap memberikan keterangan,” ujarnya dalam konferensi pers.
Meski begitu, pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa mereka memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan unjuk rasa.
Namun, pernyataan itu tidak meredakan kemarahan publik, terutama aktivis HAM dan organisasi mahasiswa.
LSM KontraS Sulsel mendesak agar Polda membuka data internal dan merekonstruksi kejadian secara transparan.
Menurut mereka, gugatan senilai Rp800 miliar bukan semata soal uang, tapi tentang keadilan bagi korban dan keluarganya.
“Yang hilang adalah nyawa. Tak bisa dikembalikan. Gugatan ini adalah bentuk tekanan agar negara bertanggung jawab,” ujar seorang aktivis.
Tim kuasa hukum korban menyebut mereka memiliki bukti kuat, termasuk rekaman video, saksi mata, dan hasil visum.
Mereka menuding bahwa aparat terlalu represif dalam membubarkan massa, tanpa peringatan yang proporsional.
